Makalah politik transaksional, dampak dan solusi untuk mengatasi politik transaksional dalam pemilu.

Politik transaksional, sering kita mendengar istilah tersebut. Dalam praktek politik praktis, hampir pasti ada politik transaksional. Karena pada dasarnya politik adalah kompromi, sharing kekuasaan. Harus dipahami juga, bahwa dalam politik kenegaraan juga ada istilah pembagian kekuasaan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga diseluruh dunia. Karena memang politik adalah proses pembagian kekuasaan. Di mana seseorang atau sekelompok orang yang meraih kekuasaan, akan berbagi kekuasaan dengan ornag lain. Biasanya, pembagian kekuasaan tersebut berkaitan dengan koalisi politik yang sebelumnya dibangun. Tanpa ada koalisi, kemungkinan adanya politik transaksional itu sangat kecil. Biasanya, sebelum koalisi dibangun, maka transaksi-transaksi politik itu harus sudah disepakati. Jika dalam pelaksanaannya ada pengkhiatan, maka kesepakatan atau transaksi politik itu bisa dievaluasi atau tidak dilakukan sama sekali. Beranjak dari gagasan diatas saya ingin menganalisis bagaimana dampak yang terjadi bagi bangsa akibat adanya politik transaksional seperti itu.

http://muamarrizapahlevi.blogspot.com/2012/06/politik-transaksional_26.html

Rumusan masalah:

1. Pada dasarnya apakah yang disebut dengan politik transaksional dan bagaimana dampak politik transaksional dalam pemilu?

2. Dan bagaimanakah solusi untuk mengatasi politik transaksional dalam pemilu? 

PEMBAHASAN

Politik transaksional dan  dampak politik transaksional dalam pemilu.

Politik transaksional di nilai melahirkaan demokrasi yang cacat.selain mematikan demokrasi, politik transaksional juga berpotensi melahirkan pemimpin dan politisi korup. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus-kasus pejabat dan politisi yang terjebak dalam kasus yang menghianati amanah rakyat tersebut. Politik transaksional dikatakan dapat melahirkan pemimpin dan politisi korup karena sifat dan gaya yang berpedoman pada nilai-nilai ekonomi dan transaksi yang berujung pada keuntungan pribadi. Realitas tersebutlah yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau dalam bahasa perniagaan (transaksional).Apalagi dengan maraknya komunikasi politik yang dibangun oleh Parpol peserta Pemilu, koalisi politik transaksional dalam Pemilu sangatlah berpeluang terjadi, mengingat tidak adanya salah satu partai peserta Pemilu yang mendominasi perolehan suara dalam Pemilu.

Politik transaksional juga bukan hanya jual beli kekuasaan antar pejabat parpol saja saja, namun politisi juga melakukan praktek-praktek haram pada saat pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi politik pada saat pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung. Korupsi pemilu merupakan istilah baru untuk menjelaskan gejala korupsi pada pelaksanaan pemilu dengan kata lain merupakan bagian dari politik transaksional.Praktik politik yang berbiaya mahal dan korup secara langsung maupun tidak langsung akan menghasilkan pemimpin yang justru memiliki hasrat besar untuk mengembalikan seluruh modal dalam pencalonannya. Dengan kata lain akan memberi peluang besar untuk melakukan praktek korupsi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pejabat Negara yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi penghuni Rutan KPK. 

Praktik politik transaksional tersebut, jelas merupakan pembodohan politik rakyat yang pada akhirnya mengikis kesadaran politik masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan kritis. Akibatnya, praktik demokrasi yang lebih bermakna secara subtansial semakin sulit tercapai.dan pada akhirnya juga , sebuah politik transaksional akan melahirkan para politisi yang jauh dari standar kualitas. Mereka akan jauh dari penghayatan dan penghargaan makna kerja keras perjuangan politik yang empati dan simpati yang bertumpu pada kaidah moral etik dan estetika dalam berpolitik.

Solusi mengatasi politik transaksional

Untuk mengatasi politik transaksional tidaklah cukup dengan melalui pendekatan hukum saja. Setidaknya kita membutuhkan suatu gelombang gerakan yang harus muncul dalam masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap politik transaksional tersebut. 

Selain itu Pendidikan berpolitik yang masif juga penting diajarkan ditengah-tengah masyarakat. Salah satu hal subtansial yang urgen sebagai materi pendidikan politik adalah agar rakyat mengetahui hak-hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Demikian juga dengan kesadaran yang didukung oleh pengetahuan dan informasi benar untuk memilih secara bertanggung jawab dalam kegiatan pemilu. Hal lainnya yang juga tentunya dipandang penting dalam mengatasi praktik politik transaksional, adalah dengan mendorong penyelenggara dan pengawas pemilu beserta aparat terkait dalam hal penyelenggaraan pemilu, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara progressif kreatif dan inovatif demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas.

Semua orang tahu, akibat politik transaksional, salah satu di antaranya adalah terjadi korupsi di mana-mana. Untuk menduduki jabatan tertentu selalu bermodalkan uang. Tanpa modal, tidak akan mungkin seorang menjadi dikenal dan juga dipilih menjadi pemimpin. Untuk menjadi dikenal, orang harus memperkenalkan diri, berkampanye dengan berbagai cara, dan tentu harus dengan uang. Dalam suasana seperti itu, jangan berharap hanya bermodalkan kepintaran, pengalaman, keturunan dan sejenisnya, tanpa bermodal uang seseorang bisa menjadi pemimpin. Uang dan politik rupanya sedang berjalan bersamaan, sehingga fenomena itu disebut politik transaksional. Dalam transaksi tidak saja barang yang harus dibeli, tetapi juga dukungan atau suara. Tanpa dibeli, suara tidak akan diberikan. Politik transaksional menjadikan suara selalu berharga, apapun jenis dan pemilik suara itu. Suara orang pintar, ilmuwan, tidak bersekolah, orang sakit, dan bahkan suara orang buta pun dihargai sama. Tatkala dilakukan pemilihan pemimpin, tidak akan dilihat suaranya siapa, semua dianggap sama, masing-masing dihitung dan diperlakukan secara sama.

Para politikus seyogyanya mengedepankan budaya politik toleran, yaitu budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dan adil yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama secara efektif demi kepentingan rakyat banyak. Bukan hanya mengepentingkan kekuasaan dan kekayaan semata.

dikutip dari berbagai sumber.

Dalam blog ini format makalah tidak seperti biasanya karena di ubah agar rapi ketika diposting di blog.  Maaf banyak kekurangan semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar ya.